EMITENTV.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menanggapi soal pengurangan anggaran infrastruktur, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada November 2024 mengatakan bahwa
Semua dana infrastruktur untuk sementara ditahan oleh Menteri Keuangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikutip Infrastukturnews.com, pembangunan-pembangunan fisik besar, seperti pembangun bendungan dan sebagainya, untuk sementara waktu dihentikan sampai anggaran tersedia.
Kementerian PU berfokus untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air dalam rangka menyukseskan Astacita Pemerintahan Prabowo.
Dengan lebih memaksimalkan dan merevitalisasi infrastruktur-infrastruktur yang telah terbangun.
Dody berharap infrastruktur-infrastruktur besar yang telah terbangun dapat mencukupi dan mendukung kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, pembangunan fisik yang besar harus dikompromikan dengan target-target lainnya yang juga harus dikejar oleh pemerintah.
Adapun dalam APBN 2025, anggaran Kementerian PU dialokasikan sebesar Rp110,95 triliun.
Sementara untuk tahun anggaran (TA) 2024, melansir laman Kementerian PU, pagu yang diterima mencapai Rp166,99 triliun.
Terkait hal itu Wamenkeu Thomas Djiwandono mengatakan pengurangan anggaran infrastruktur merupakan restrukturisasi APBN.
Baca Juga:
Raja Ampat Dibongkar: Saat Tambang Nikel Diizinkan Masuk Kawasan Paling Kaya Hayati di Dunia
Sektor Komoditas Dorong Skor Tinggi CSA Index Juni 2025 di Tengah Ketidakpastian
“Bukan berarti yang sebelumnya salah, tapi saat ini bisa melakukan itu (restrukturisasi),” kata Thomas dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan,” tambahnya.
Menurutnya, pengurangan anggaran itu merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN rencananya digunakan untuk program-program yang bersifat jangka panjang dan tidak bisa menerima dana dari jalur komersial.
Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan program prioritas lainnya yang menjadi tugas pemerintah dan tak bisa mengandalkan dana komersial.
Sementara proyek infrastruktur bisa memanfaatkan investasi swasta.
“Itu strateginya akan ke sektor swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan,” ujar dia pula.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infokumkm.com dan Propertipost.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiupdate.com dan Infoups.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Bogorterkini.com dan Hellodepok.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).
Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).
Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.
Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
